EUFORIA OTONOMI DAERAH DALAM BINGKAI POLITIKHUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##
https://doi.org/10.32503/diversi.v1i1.128
Abstrak
A wave of regional autonomy in Indonesia, which led to the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning Local Government and Government Regulation
Number 78 of 2007 actually, in principle, as a correction of the weaknesses of Law Number 22 of 1999 and Government Regulation No. 129 of 2000 by
tightening the requirements regional expansion. But in its implementation, the Government Regulation Number. 78 of 2007 is not effective, due to the
politicization of interest. Legal product is basically a political product, but many aspects people interest must necessarily remain the main spirit of the laws
themselves. For the essential decentralization and regional autonomy are to the welfare of the community, shortening the span of control, and improve public services
Diterbitkan
2018-04-30
##submission.howToCite##
., Jamaludin.
EUFORIA OTONOMI DAERAH DALAM BINGKAI POLITIKHUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA.
DIVERSI : Jurnal Hukum, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 66-78, apr. 2018.
ISSN 2614-5936.
Tersedia pada: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/128>. Tanggal Akses: 28 dec. 2024
doi: https://doi.org/10.32503/diversi.v1i1.128.
Bagian
Articles
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA 4.0) yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan atas penulisan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
