Socio-Legal Review on the Legal Protection of Geographical Indications in Indonesia
Article Sidebar
Published
Jan 3, 2025
Main Article Content
Abstract
This research discusses aspects of protecting the Potential of Geographical Indications as part of communal intellectual property rights and its influence on the economic and socio-cultural aspects of local communities and/or the origin communities of the products. It employs an interdisciplinary socio-legal approach that combines legal study and analysis with social perspectives. The research also emphasizes statutes approach and conceptual approach. The problems raised in this research include two main issues: How is the protection of the potential of Geographical Indications based on the review of Indonesia's positive law?; What is the influence of the protection of the potential of Geographical Indications from a socio-legal perspective on the dynamics of local community life? From a qualitative descriptive analysis, it shows that the legal protection aspects of the Potential of Geographical Indications can bridge the complexities of registering Geographical Indications, which often hinder legal protection. The urgency of legal protection is based on preventive efforts to prevent various violations of exclusive rights to the Potential of Geographical Indications and/or Geographical Indications. The influence of protecting the potential of Geographical Indications to become Geographical Indications from a socio-legal perspective indicates its implications for economic aspects such as increasing the market value of products and the economy of local communities, as well as for socio-cultural aspects as a manifestation of respect for communal rights and a representation of local cultural identity.
Article Details
How to Cite
FEBRIYANTI, Rohmah.
Socio-Legal Review on the Legal Protection of Geographical Indications in Indonesia.
UNISKA LAW REVIEW, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 99- 116, jan. 2025.
ISSN 2774-5252.
Available at: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ/article/view/6246>. Date accessed: 21 jan. 2025.
doi: https://doi.org/10.32503/ulr.v5i1.6246.
Section
Articles
References
1. Book
Ramli, Ahmad M. (et. al). Kekayaan Intelektual: Pengantar Indikasi Geografis, (Bandung: Institute Pandya Astagina bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, 2018).
Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Hilman, Helianti. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem KI dalam Menyusun Strategi Usaha Menghadapi Kompetisi Global, (Kantor Manajemen KI Institut Teknologi Bandung).
Mayana, Ranti Fauza. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: Grasindo, 2004).
Sudjana. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (Banfung: CV Keni Media, 2017).
2. Scientific Journal Articles
Hidayat, Fitri. “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia”, Risalah HUkum Fakultas Hukum Unmul, Vo. 10 No. 1, 2014.
Karim, Asma dan Dayanto. “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 3, 2016.
Kusuma, Purnama Hadi dan Roisah, Kholis. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2022.
Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri,.
Nizwana, Yulia. “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Hak Milik”, Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2022.
Novrianto, Rezky Vrizaputra. “Urgensi Pelindungan Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Indramayu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Skripsi FH Unpad, 2023.
Putri, Yunita Maya (et. al). “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal”, Jurnal Hukum De’rechtsastaat, Vol. 7 No. 2, 2021.
Rialin, Monarisya (et. al). “Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok”, Unes Law Review, Vol. 6 No. 1, 2023.
Rahayu, Sri Lestari. “Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 11 No. 2, 2023.
Siagian, Balqis (et. al). “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 3, 2021.
Sutarya dan Pambudi, Fivin Bagus Septiya. “Indikasi Geografis sebagai Perlindungan Mebel Ukir Jepara”, Imajinasi: Jurnal Seni, Vol. XV No. 2, 2021.
Wiratraman, Herlambang P. “Penelitian Socio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.
3. Act
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement the World Trade Organization.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
Ramli, Ahmad M. (et. al). Kekayaan Intelektual: Pengantar Indikasi Geografis, (Bandung: Institute Pandya Astagina bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, 2018).
Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Hilman, Helianti. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem KI dalam Menyusun Strategi Usaha Menghadapi Kompetisi Global, (Kantor Manajemen KI Institut Teknologi Bandung).
Mayana, Ranti Fauza. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: Grasindo, 2004).
Sudjana. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (Banfung: CV Keni Media, 2017).
2. Scientific Journal Articles
Hidayat, Fitri. “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia”, Risalah HUkum Fakultas Hukum Unmul, Vo. 10 No. 1, 2014.
Karim, Asma dan Dayanto. “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 3, 2016.
Kusuma, Purnama Hadi dan Roisah, Kholis. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2022.
Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri,
Nizwana, Yulia. “Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Hak Milik”, Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2022.
Novrianto, Rezky Vrizaputra. “Urgensi Pelindungan Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Indramayu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Skripsi FH Unpad, 2023.
Putri, Yunita Maya (et. al). “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal”, Jurnal Hukum De’rechtsastaat, Vol. 7 No. 2, 2021.
Rialin, Monarisya (et. al). “Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok”, Unes Law Review, Vol. 6 No. 1, 2023.
Rahayu, Sri Lestari. “Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 11 No. 2, 2023.
Siagian, Balqis (et. al). “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara”, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 3, 2021.
Sutarya dan Pambudi, Fivin Bagus Septiya. “Indikasi Geografis sebagai Perlindungan Mebel Ukir Jepara”, Imajinasi: Jurnal Seni, Vol. XV No. 2, 2021.
Wiratraman, Herlambang P. “Penelitian Socio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.
3. Act
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement the World Trade Organization.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.