Prinsip Fair Trade Pada Perusahaan Multinasional dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional
Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang prinsip fair trade pada perusahaan multinasional dalam perspektif hukum dagang internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dan prinsip fair trade dalam sistem perdagangan internasional serta menganalisis peran hukum dagang Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik dagang perusahaan multinasional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum MNC atas prinsip fair trade dalam sistem perdagangan internasional mengalami kekosongan hard law. Rezim WTO/GATT, sebagai instrumen hukum dagang internasional yang paling mengikat, tidak dirancang untuk mengatur perilaku korporasi dan justru berfokus pada liberalisasi pasar antar-negara. Prinsip fair trade yang bersifat diskriminatif-positif secara inheren bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO, yang terbukti dalam kasus Sengketa DS484 (Brazil vs. Indonesia). Kekosongan ini diisi oleh instrumen soft law (UNGPs dan OECD Guidelines) yang mengandalkan mekanisme due diligence rantai pasok. Namun, instrumen ini bersifat non-yudisial dan, ketika diadopsi menjadi hard law. Kemudian secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur dan mengikat kegiatan Perusahaan Multinasional agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta prinsip perdagangan yang adil (fair trade). Namun, meskipun landasan hukum tersebut telah memadai mulai dari Undang-Undang Penanaman Modal hingga berbagai regulasi sektoral seperti perlindungan petani, perdagangan, persaingan usaha, dan kemitraan UMKM tantangan utama justru terletak pada efektivitas implementasinya.
Referensi
Alex Nicholls dan Charlotte Opal, Fair Trade Market-Driven Ethical Consumption (Sage, 2025).
Ayodele S. Owolabi dan Jae Sundaram, “Impasse at the WTO Dispute Settlement Body: The Slow Demise of Multilateralism?,” Trade, Law and Development 14, no. 2 (2022): 127–56, http://scholar.xjtlu.edu.cn/en/publications/impasse-at-the-wto-dispute-settlement-body-the-slow-demise-of-mul/.
Brigitte Granville dan Janet Dine, The Processes and Practices of Fair Trade Trust, Ethics and Governance (Routledge, 2023).
David Lefkowitz, International Trade Law: Free Trade, Fair Trade, and Trade in Stolen Goods (Cambridge University Press, 2024).
Isnaini, Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum (Pustaka Pratama Edukasia, 2024).
Firmanto et al., Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
Nicolas Bueno dan Christine Kaufmann, “Guiding Principles on Business and Human Rights,” in Elgar Encyclopedia of Human Rights (Edward Elgar Publishing, 2022), 375–83, https://doi.org/10.4337/9781789903621.guiding.principles.business.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) (UNDP.ORG, 2025).
2. Artikel Jurnal Ilmiah
Wijaya Syamhari, “Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Baru,” JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis 1, no. 01 (25 Juli 2023): 23–31, https://doi.org/10.59561/JMEB.V1I01.88.
Deden Rafi Syafiq Rabbani, “Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 1 (31 Januari 2021): 14–39, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.2.
Muhammad Izzul Fahmi, Ahmad Ardian Zuheri, dan Nur Kholis, “Transformasi Perdagangan Global: Pengaruh Perdagangan Digital, Dinamika Rantai Nilai Global (GVC), dan Geopolitik,” Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam 12, no. 2 (21 Agustus 2024): 237–52, https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1581.
Septina Rahmania dan Shely Novitasari, “Penggaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal,” Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis 4, no. 2 (5 Mei 2025): 126–35, https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5081.
Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, “Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Implikasinya dalam Konteks Ekonomi Global,” Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen 1, no. 4 (8 Desember 2024): 251–65, https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3333.
Michael Felix, “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia,” PERSPEKTIF 13, no. 3 (17 Juli 2024): 793–810, https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11744.
Arie Ahsanurrohim, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Dan Intervensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional,” Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 9694–9704.
Mailatun Linda Sari et al., “Konsep Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Historis, Filosofis dan Implementasi Sistem Perdagangan Modern,” Moderasi : Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (14 Juni 2025): 99–114, https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.97.
Felix, “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia.”
Hakima Amokrane, “Fair trade in the face of globalization: company motivations and challenges.,” Algerian Scientific Journal Platform 16, no. 1 (25 Mei 2025): 433–46, https://asjp.cerist.dz/en/article/267088.
Rizal Irvan Amin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 8, no. 2 (16 Juli 2021): 156, https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764.
Felicia Margaret et al., “Konflik Kepentingan Ekonomi Politik dalam Perdagangan Daging Ayam: Studi Kasus Antara Indonesia dan Brasil,” Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) 3, no. 1 (27 April 2025), https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.82.
G.R. Hoffman et al., “COVID-19 social-distancing measures altered the epidemiology of facial injury: a United Kingdom-Australia comparative study,” British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 59, no. 4 (Mei 2021): 454–59, https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2020.09.006.
Najmi Najmi dan Magdariza Magdariza, “Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan,” UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (18 Januari 2023): 589, https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.302.
Kinnari Bhatt dan Gamze Erdem Turkeli, “OECD National Contact Points as Sites of Effective Remedy: New Expressions of the Role and Rule of Law within Market Globalization?,” Business and Human Rights Journal 6, no. 3 (26 Oktober 2021): 423–48, https://doi.org/10.1017/bhj.2021.30.
Dewanti Ayu Garnida dan Imanudin Affandi, “Prodesur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesian Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 19 (31 Oktober 2024): 259–71, https://doi.org/10.5281/zenodo.14053370.
Indra Rahayu, “Case Study of Economic Growth with the Act of Monopoly on Food Control in the Field of Poultry Farming from Upstream to Downstream by PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk,” Jurnal Syntax Transformation 5, no. 6 (24 Juni 2024): 899–907, https://doi.org/10.46799/jst.v5i6.969.
3. Peraturan Perundang-undangan
General Agreement On Tariffs and Trade
UN Guiding Principles on Business and Human Rights
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta perubahannya).
