Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##
https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.4329
Abstrak
Kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen memunculkan permasalahan bagi konsumen, karena surat pesanan tersebut tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat pembelinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen pembeli yang hanya mempunyai surat pesanan unit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pesanan dalam praktik masyarakat, dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Rumah Susun. Surat pesanan unit tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun dengan mekanisme preventif dan represif.Referensi
1. Buku
Andasasmita, Komar. Hukum Apartemen (Rumah Susun). Cetakan Kedua. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1986.
Atsar, Abdul dan Rani Apriani. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Sleman: Deepublish, 2019.
Barkatullah, Abdul Halim. Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Handajani, Sri. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
Hutagalung, Arie S. Kondominium Dan Permasalahannya. Depok: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.
Kallo, Erwin. Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti. Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Leks, Eddy M. Panduan Praktis Hukum Properti. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 16th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
Meliala, Adrianus. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktik Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
Murhaini, Suriansyah. Hukum Rumah Susun: Eksistensi, Karakteristik, Dan Pengaturan. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.
Safari, Arief. Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bogor: IPB Press Bogor, 2020.
Sasongko, Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grassindo, 2004.
Sofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Sumardjono, Maria S.W. Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Jakarta: Kompas, 2008.
Sutedi, Adrian. Hukum Rumah Susun dan Apartemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Syamsudin, M. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
2. Artikel Jurnal Ilmiah
Anabelle, Mika dan Tanawijaya, H. “Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.†Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 1–14.
Aulia Rachman, Erfan Mirza, and Diah Ayu Candra Kirana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Praktik Pre Project Selling Di Indonesia.†Jurnal Education and Development 11, no. 1 (2022): 94–100. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4267.
Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi†Jurnal Yuridis 9, no. 1 (2022): 13–26.
Halim, Arivan. “Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling.†Justice Voice 1, no. 2 (2022): 53–69. https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192.
Hutagalung, Krismat, Hasnati Hasnati, and Indra Afrita. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen.†Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2021): 207. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850.
Innaka, Antari, Sa’ida Rusdiana, and Mr. Sularto. “Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan.†Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 3 (2013): 504. https://doi.org/10.22146/jmh.16122.
Mabhan, Muhammad Ali. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.†Meraja Journal 2, no. 1 (2019): 49–56.
Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Negara Indonesia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat†4, no. 1 (2023): 13–19.
Meliana, Joni Emirzon, and Firman Muntaqo. “Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling Di Indonesia.†Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum, 2021, 87–103.
Muntiasih. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Apartemen Atas Tindakan Wanprestasi Pengembang.†President University Journal 2, no. 2 (2018): 84. http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/3427.
Sumartini, Wiwin. “Penguasaan Sarusun Berdasarkan PPJB Dengan Pelaku Pembangunan (Studi Putusan Nomor 91/Pdt/2020/PT YYK).†Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 2 (2022): 380.
Triyanto, Triyanto, and Habib Adjie. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling.†Res Judicata 1, no. 1 (2018): 57. https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1039.
Tumbelaka, Arkie V.Y. “Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa),†2012.
Wijaya, Liauw Regina Mulia, Susilowati Suparto Dajaan, and Agus Suwandono. “Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektf Perbandingan Di Indonesia Dan Tiongkok.†Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1, no. 2 (2018): 204. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.116.
3. Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6625.
4. Media Online
https://www.tvonenews.com/daerah/regional/94834-nasib-pilu-pembeli-meikarta-digugat-pengembang-karena-demo-minta-pengembalian-dana,“Nasib Pilu Pembeli Meikarta: Digugat Pengembang Karena Demo Minta Pengembalian Danaâ€, Akses 23 Februari 2023.
Makki, Mohammad Safir, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124154931-92-904285/alasan-proyek-meikarta-tersendat-kasus-korupsi-hingga-digugat-pailit, “Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit†Akses 2 Februari 2023.
Andasasmita, Komar. Hukum Apartemen (Rumah Susun). Cetakan Kedua. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1986.
Atsar, Abdul dan Rani Apriani. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Sleman: Deepublish, 2019.
Barkatullah, Abdul Halim. Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2017.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Handajani, Sri. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
Hutagalung, Arie S. Kondominium Dan Permasalahannya. Depok: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.
Kallo, Erwin. Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti. Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Leks, Eddy M. Panduan Praktis Hukum Properti. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 16th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
Meliala, Adrianus. Praktik Bisnis Curang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktik Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
Murhaini, Suriansyah. Hukum Rumah Susun: Eksistensi, Karakteristik, Dan Pengaturan. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.
Safari, Arief. Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bogor: IPB Press Bogor, 2020.
Sasongko, Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grassindo, 2004.
Sofie, Yusuf. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Sumardjono, Maria S.W. Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Jakarta: Kompas, 2008.
Sutedi, Adrian. Hukum Rumah Susun dan Apartemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Syamsudin, M. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
2. Artikel Jurnal Ilmiah
Anabelle, Mika dan Tanawijaya, H. “Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.†Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 1–14.
Aulia Rachman, Erfan Mirza, and Diah Ayu Candra Kirana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Praktik Pre Project Selling Di Indonesia.†Jurnal Education and Development 11, no. 1 (2022): 94–100. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4267.
Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi†Jurnal Yuridis 9, no. 1 (2022): 13–26.
Halim, Arivan. “Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling.†Justice Voice 1, no. 2 (2022): 53–69. https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192.
Hutagalung, Krismat, Hasnati Hasnati, and Indra Afrita. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen.†Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2021): 207. https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850.
Innaka, Antari, Sa’ida Rusdiana, and Mr. Sularto. “Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan.†Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 3 (2013): 504. https://doi.org/10.22146/jmh.16122.
Mabhan, Muhammad Ali. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.†Meraja Journal 2, no. 1 (2019): 49–56.
Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Negara Indonesia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat†4, no. 1 (2023): 13–19.
Meliana, Joni Emirzon, and Firman Muntaqo. “Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling Di Indonesia.†Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum, 2021, 87–103.
Muntiasih. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Apartemen Atas Tindakan Wanprestasi Pengembang.†President University Journal 2, no. 2 (2018): 84. http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/3427.
Sumartini, Wiwin. “Penguasaan Sarusun Berdasarkan PPJB Dengan Pelaku Pembangunan (Studi Putusan Nomor 91/Pdt/2020/PT YYK).†Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 2 (2022): 380.
Triyanto, Triyanto, and Habib Adjie. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling.†Res Judicata 1, no. 1 (2018): 57. https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1039.
Tumbelaka, Arkie V.Y. “Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa),†2012.
Wijaya, Liauw Regina Mulia, Susilowati Suparto Dajaan, and Agus Suwandono. “Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektf Perbandingan Di Indonesia Dan Tiongkok.†Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1, no. 2 (2018): 204. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.116.
3. Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6625.
4. Media Online
https://www.tvonenews.com/daerah/regional/94834-nasib-pilu-pembeli-meikarta-digugat-pengembang-karena-demo-minta-pengembalian-dana,“Nasib Pilu Pembeli Meikarta: Digugat Pengembang Karena Demo Minta Pengembalian Danaâ€, Akses 23 Februari 2023.
Makki, Mohammad Safir, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124154931-92-904285/alasan-proyek-meikarta-tersendat-kasus-korupsi-hingga-digugat-pailit, “Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit†Akses 2 Februari 2023.
Diterbitkan
2024-01-02
##submission.howToCite##
NURWULAN, Pandam.
Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen.
DIVERSI : Jurnal Hukum, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 229 - 261, jan. 2024.
ISSN 2614-5936.
Tersedia pada: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/4329>. Tanggal Akses: 10 mar. 2025
doi: https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.4329.
Bagian
Articles
##submission.license.cc.by-sa4.footer##
Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA 4.0) yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan atas penulisan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) karena proses penyerahan tersebut dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan karya yang diterbitkan lebih awal dan lebih besar.
