Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri
Article Sidebar
Published
Feb 7, 2022
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Nomot 5 Tahun 2015 pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri.serta untuk menganalisa hambatan pelaksanaan pasal 16 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kediri telah menerapkan program asuransi pertanian yang melalui beberapa tahap yaitu 1. Tahap Sosialisasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam tehapan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal agar program asuransi pertanian dapat di serap oleh petani.
Article Details
How to Cite
PRASETYO, Gagas Dwi Aji.
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.
UNISKA LAW REVIEW, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 169 -183, feb. 2022.
ISSN 2774-5252.
Available at: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ/article/view/2320>. Date accessed: 22 jan. 2025.
doi: https://doi.org/10.32503/ulr.v2i2.2320.
Section
Articles
References
1. Buku
Ganie Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
2. Perundang – Undangan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4
Undang-Undang Pokok Perkawinan, Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Pedoman Bantan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Internet
https://radarkediri.jawapos.com/read/2017/11/02/23999/wah-lahan-sawah- makin-susut.
https://medan.tribunnews.com/amp2020/02/18/masih-minim-jumlah-petani-di-sumut-peserta-asuransi-usaha-tani-padi.
https://www.pikiran-rakyat.com/25/05/2016/jumlah-peserta-asuransi-pertanian-masih-sedikit.
Ganie Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
2. Perundang – Undangan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4
Undang-Undang Pokok Perkawinan, Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Pedoman Bantan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Internet
https://radarkediri.jawapos.com/read/2017/11/02/23999/wah-lahan-sawah- makin-susut.
https://medan.tribunnews.com/amp2020/02/18/masih-minim-jumlah-petani-di-sumut-peserta-asuransi-usaha-tani-padi.
https://www.pikiran-rakyat.com/25/05/2016/jumlah-peserta-asuransi-pertanian-masih-sedikit.