Manajemen Usulan Kenaikan Pangkat ASN Berbasis Digital dengan Sistem Informasi Apartur Sipil Kabupaten Blitar
Abstract
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mencakup seluruh aktivitas yang saling berkaitan. Misalnya dalam pengolahan data, pengelolaan informasi serta sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan konektivitas internet dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitiatif, menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Informan sebanyak 3 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Blitar. Waktu penelitian pada Bulan Januari sampai Maret Tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dan bersumber dari data yang usdah ada seperti perpustakaan yang berupa laporan penelitian terdahulu. Metode analisis data menggunakan analisis model data interaktif dimana data kualitatif diolah dengan interaktif serta berjalan dengan berkelanjutan sampai data jenuh, aktivitas analisa data terdapat 3 proses : kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Negara telah melakukan usaha yang optimal dalam membantu mensukseskan sistem paper less, dapat dilihat dari alur mekanisme/posedure kenaikan pangkat yang jelas dan terbuka, adanya buku saku SIASN untuk lebih membantu kabupaten/kota serta telah sesuai dengan SOP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Persyaratan kenaikan pangkat baik teknis maupun administrasi tidak ada perubahan sama sekali dari sebelum paper less dan sesudah paper less. Hanya saja bentuk fisiknya berbeda. Faktor penghambat pelayanan kenaikan pangkat melalui SIASN ini adalah data yang masih belum akurat, hasil dari scan data yang masih belum sempurna serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Serta SDM yang masih belum siap dengan perubahan sistem ini. Faktor pendukung pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem SIASN ini adalah kesiapan dari para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar
dengan adanya perubahan khususnya pada pelayanan kenaikan pangkat yang sekarang menjadi paper less ini, adanya motivasi dan semangat kerja
References
Husada, Bella. 2019. Peran Teknologi Informasi Terhadap Pelayanan Publik.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002
Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., Ayu, A. A., & Larantika, D. (2021). Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Implementasi E - Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberita-huan Pajak Daerah di Kabupaten Badung berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien ( PAD ). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD , semakin besar kepatuhan pajak atau tax compliance , khususnya bagi pajak daerah. Perlu adanya integrasi pengelolaan administrasi, baik administrasi pemerintahan maupun administrasi bisnis . 6(2), 85–96. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Peraturan badan kepegawaian negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional.
Sugiyono (2019) Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Daftar Instansi Pilot Project KP SIASN Periode 1 Oktober 2022.
Thoha, Miftah, 2008, Birokrasi dan Politik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Thoha, Miftah, MPA. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. PT.Kencana. Jakarta.
Tika, Pabundu. 2008. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta : bumi Aksara.
Ulbert Silalahi. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Usman Effendi, Asas Manajemen, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 1
Utomo, Warsito, 2006, Administrasi Publik Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Widodo, Joko. 2008. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang JawaTimur: Bayu Media Publishing
Virgoreta, D. A., Pratiwi, R. N., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (n.d.). Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Upaya
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu , Kabupaten Tuban ). 2, 1–5.
Winarsih, Ratminto. 2006. Manajemen Pelayanan, Pengembangan Konseptual, Penerapan Citizin’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: pustaka pelajar.
Winda sari, Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan†Jurnal Imu Informasi Kepustakaan dan Kearsipanâ€, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41
Yuosa, 2002, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Jakarta, Binarupa Aksara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0