PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara empiris efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, khususnya dalam konteks penerapan asas ultimum remedium. Fokus kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bagaimana perubahan paradigma penegakan hukum cukai dari pendekatan represif menuju pendekatan administratif dan restoratif betul-betul bekerja dalam praktik, serta sejauh mana mekanisme penelitian pada PMK 237/2022 mampu mempercepat pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan efek jera terhadap pelanggar. Pendekatan yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang membandingkan norma hukum dengan law in action melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMK 237/2022 di KPPBC Kediri relatif efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memperkuat kepastian hukum dan efisiensi penegakan. Penyelesaian administratif terbukti mempercepat pemulihan penerimaan negara dan mengurangi beban penyidikan pidana. Namun demikian, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah PPNS, sarana penyimpanan barang bukti, regulasi lintas instansi yang belum selaras, serta budaya masyarakat yang cenderung mentoleransi rokok ilegal. Karena itu, efektivitas regulasi masih bergantung pada harmonisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa PMK 237/2022 telah menjadi instrumen strategis dalam penegakan hukum cukai yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.