PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP 2023: ANALISIS POTENCIAL RECIDIVISME PADA KEJAHATAN KELAS BERAT NARKOTIKA

Lailil Jannah Maghfiroh; Vita Mahardhika

doi:10.32503/mizan.v15i1.9121

Lailil Jannah Maghfiroh Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Vita Mahardhika Universitas Negeri Surabaya

DOI: https://doi.org/10.32503/mizan.v15i1.9121

Abstract

This study analyzes the normative regulation of the conditional death penalty under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023), its inconsistencies with Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and the potential for recidivism among serious narcotics offenders as a criminological problem that must be accommodated within the conditional death penalty mechanism. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches including a comparative analysis with Singapore’s narcotics criminal law system. The findings reveal that the normative construction of the conditional death penalty in KUHP 2023 contains structural weaknesses due to the absence of standardized behavioral assessment parameters for convicts. At the same time, it generates normative inconsistencies with the Narcotics Law across philosophical, legal-principle, institutional, and technical dimensions. From a criminological perspective, serious narcotics offenders exhibit very high recidivism rates and systematically documented phenomena of controlling criminal networks from within correctional institutions. Consequently, the conditional death penalty mechanism is vulnerable to exploitation without evidence-based recidivism risk assessment instruments and adequate penitentiary infrastructure.

References

Penelitian ini menganalisis pengaturan normatif pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), ketidaksinkronannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta potensi residivisme pelaku kejahatan narkotika kelas berat sebagai problematika kriminologis yang harus diakomodasi dalam mekanisme pidana mati bersyarat. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif melalui studi perbandingan dengan sistem hukum pidana narkotika Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 mengandung kelemahan struktural akibat ketiadaan parameter penilaian perubahan perilaku terpidana yang terstandarisasi, serta menimbulkan ketidaksinkronan normatif dengan UU Narkotika pada aspek filosofis, asas hukum, kelembagaan, dan teknis. Dari perspektif kriminologis, pelaku kejahatan narkotika kelas berat memiliki tingkat residivisme yang sangat tinggi serta fenomena pengendalian jaringan kriminal dari dalam lembaga pemasyarakatan yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga mekanisme pidana mati bersyarat rentan dieksploitasi tanpa instrumen asesmen risiko residivisme berbasis bukti ilmiah dan dukungan infrastruktur penitensier yang memadai.