STUDI KOMPARASI PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 127 UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 DAN PASAL 609 KUHP NASIONAL NO.01 TAHUN 2023

  • Muhammad Zaenal Arifin Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
  • Nurbaedah Nurbaedah Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan


perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan berupa


bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil


penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut


sistem pemidanaan ganda (double track system) dengan menempatkan rehabilitasi


sebagai bagian dari pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika. Sementara itu,


KUHP Nasional mengintegrasikan penyalahgunaan narkotika ke dalam sistem hukum


pidana umum dengan orientasi pemidanaan yang berlandaskan tujuan,


proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun belum


mengatur rehabilitasi secara spesifik. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi


pengaturan agar pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dapat memberikan


kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta berorientasi pada pemulihan.

References

dalam Perspektif Pembaruan, Jakarta: Sinar Grafika,.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, 2012. Undang Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih,).
Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023).
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Yoyyakarta, Pustaka Mahardika, 2023, hlm 212-213
Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia, 2023.
Ninik Rahayu, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Voluntary Dan Compulsary System,” https://ombudsman.go.id, 2019, https://ombudsman.go.id/ne ws/r/penyelenggaraan-pelayanan-publik-dalam-proses-rehabilitasi- penyalahgunaan-narkotika-melalui-voluntary-dan-compulsary-system.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), http://www.rajagrafindo.com.
Published
2026-09-29
How to Cite
ZAENAL ARIFIN, Muhammad; NURBAEDAH, Nurbaedah. STUDI KOMPARASI PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 127 UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 DAN PASAL 609 KUHP NASIONAL NO.01 TAHUN 2023. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 15, n. 2 inpress, p. 547-554, sep. 2026. ISSN 2657-2494. Available at: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/8943>. Date accessed: 30 sep. 2026. doi: https://doi.org/10.32503/mizan.v15i2 inpress.8943.