PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROPINSI KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP PERATURAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD DALAM PEMILIHAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUN
Abstract
Penelitian ini mengkaji Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung secara Terbuka dan Tertutup yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung dengan memberikan Solusi akibat hukum dari perbandingan terhadap Peraturannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan perbandingan hukum tentang Peraturannya dalam hal pemilihan secara Terbuka (Perwakilan) dan secara Tertutup (Satu Orang Satu Suara) didalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung, sisa masa jabatan 28 bulan. Menjelaskan akibat hukum dan Solusi dari konflik norma antara Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota dengan Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi menggunakan teori hierarki norma hukum (stufentheorie Hans Kelsen) yang dikelompokan dalam tata susunan norma hukum (Hans Nawiasky), Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
References
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010) Hlm 53.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)Hlm 35.
Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Hirarki Norma Superior dan Inferior, Jakarta Konstiusi Pers (cetakan pertama, Mei 2006) Hlm 110.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Refisi (Jakarta: Rajawali Press, 2011) Hlm 245-246.
Jurnal
Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, LexPosterior:Pemaknaan,Problematika,Pengg unaannya”Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16 No.3, (September, 2020) B.4.1. Hlm 311.
Media Online
https://www.hukumonline.com/klinik/a/anggota-dpr-i-walkout-i-apakah-pengambilan keputusan-tetap-sah--lt60aaefc9179d9/ diakses pada 22 Mei 2024 pukul 20.35.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota.
Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD.
