PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA- MENYEWA TERHADAP BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PD BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI
Abstract
This study examines the implementation of lease agreements for regional assets between the Kediri District Government and the Regional Bank of Kediri District (PD BPR). The research method employed is socio-legal jurisprudence with descriptive analysis. Primary data includes Civil Code, Agrarian Law, and regulations, supplemented by secondary data from books, journals, and other documents. Data were collected through interviews and document studies. The findings indicate that lease agreements are conducted annually between the Kediri District Government and PD BPR Kediri District. The lease period is one year, with agreed-upon prices updated annually. The Kediri District Government proposes annual rent increases, which are negotiated and incorporated into the lease agreement. Land management is leased for public interest and regional revenue. The Kediri District Government grants the right to use land and buildings for a specific period without ownership rights. Lease agreements are renewed annually to determine rental prices. Ownership rights for school building construction remain with the Kediri District Government, with PD BPR Kediri District acting solely as a lessee.
References
Arba, H.M, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.
Artikel Hukum, Mekanisme Pengaliham Hak pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes di Kediri.
Erwin, Muhammad, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
Gunawan Widjaja, 2006, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam HukumPerdata, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Noer, Zakiah, 2020, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Bentuk Sewa Menyewa, Vol 9 No.2, Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitan Bidang Hukum Universitas Gresik.
Novianto, Dwi, 2019, Pengelolaan Tanah Kas Desa, CV Derwati Press: Pontianak.
Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 1 Ayat 4 Peraturan daerah kabupaten kediri tentang pengelolaan Barang Milik daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 33
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah
Permendagri No. 22 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Barang Milik daerah
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Daerah
Rongiyati, Sulasi, “Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga”, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.5 No.1, Juni 2014.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Unversitas Indonesia Press, Jakarta.
UUPA Pasal 2 ayat 4
Wawancara dengan Ibu Dian Kristansi SE, Kepala Bidang Pengelolaan dan pemanfaatan Aset BPKAD Kabupaten Kediri, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 14.00 WIB
