EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MANUSIA SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Abstract
One of the government programs, namely the Uninhabitable House Program (RTLH), aims to improve the standard of living of underprivileged communities, such as the Suku Laut community in Lingga Regency, Riau Islands Province. The purpose of this study is to determine the extent to which the RTLH program has been implemented and how it impacts the welfare of the Suku Laut community. By using semi-structured interview techniques, document analysis, and observation, an empirical legal research methodology is used. The research employs an empirical legal research method, utilizing semi-structured interviews, observations, and document studies as techniques. The findings indicate that the RTLH program has contributed to improvements in housing conditions, health, and access to basic facilities. However, challenges were identified in program implementation, such as uneven aid distribution and logistical issues that affect overall program effectiveness. Therefore, it is recommended that improvements be made in planning, transparency, and periodic evaluation to ensure that the program's benefits are comprehensively and sustainably experienced by the community.
References
Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005.
M. Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Refika Aditama, Bandung: 2009.
Umbu Rauta, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, FH-UKSW, Salatiga: 2000.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta: 2006.
Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta: 1984.
Febry Chrisdanty & Diah Wahyulina, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota, Universitas Wisnuwardhana, Malang: 2014.
Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2015, Blitar: 2015.
UNDANG-UNDANG:
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Dian Ramdhani, Pelanggaran Kampanye Pilkada Marak, sindonews.com, 16 September 2015.
Suprapta, Pilkada Serentak 2015; Alat Peraga Kampanye dan Pentingnya Memperhatikan Lingkungan, kompasiana.com, 29 September 2015.
Amril Amarullah, Tujuh Rekomendasi RAKORNAS PDIP, vivanews.com, 6 Agustus 2010.
Awasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bawaslu gandeng KPK, vivanews.com, 18 Februari 2010.
Pipiet T. N & Syahrul A, MK: Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Suburkan Money Politics, vivanews.com, 3 Februari 2012.
Arif B. A & Moh. Adam, Ini Biang Semua Sengketa Pemilu dan Pilkada, vivanews.com, 21 Februari 2012.
Maryadie, Kalah, Enam Kandidat Minta Pilkada Ulang, vivanews.com, 29 Oktober 2008.
