Kajian Yuridis Pelaksanaan Pasal 7 UURI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Dokter Layanan Primer

Abstract

Tujuan penelitian mengkaji pelaksanaan pasal 7 UURI No 20 Tahun 2013 tentang program pendidikan DLP. Metode Penelitian adalah Normatif. Pelaksanaan DLP menjadi Polemik karena mengesahkannya tanpa ada PPNya.  DLP merupakan implementasi program pemerintah, tercermin dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang  SJSN yang diwujudkan dalam JKN. Pasal 8 ayat 1 UU No 20 Tahun 2013 menyatakan bahwa Program Pendidikan Dokter yang terakreditasi A penyelenggara DLP  .salah satunya UNPAD.

UURI  No 20 pasal 7 ayat (9) tertulis  “ Ketentuan lebih lanjut mengenai program DLP  sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf b dan program Intersip dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 diatur dalam peraturan pemerintah, UUD 1945 pasal 5 ayat (2) :“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk  menjalankan UU sebagaiman mestinya “   sebagai dasar hukum Presiden menetapkan PP.  Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Menyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan asas-asas Hukum, Teori Stuffen Bow Karya Hans Kelsen yang membahas Jenjang Norma Hukum, L.Prakke en C.A.J.M. asas legalitas berkait erat dengan suatu wewenang untuk  bertidak,.Philipus M.Hadjon keabsahan tindakan pemerintah didasarkan pada aspek kewenangan yang (atribusi, delegasi,mandat),aspek prosedur dan aspek substansi

Kesimpulannya Program Pendidikan  DLP belum bisa dilaksanakan menunggu PPNya, tetapi karena permohon Judicial Review PDUI ditolak MK ,keputusan MK bersifat Final dan mengikat maka DLP harus tetap dijalankan. Dan  sebaiknya pemerintah segera merampungkan rancangan PPNya