Pest Analysis Dalam Upaya Pencapaian Target Anggaran Belanja Pegawai Di Kabupaten Kediri
Abstract
This study analyzes the application of PEST Analysis to achieve the employee expenditure target in Kediri Regency, as mandated by Law no. 1 of 2022 concerning Central and Regional financial relations, which caps employee spending at 30% of total regional expenditure. A qualitative case study located in Kediri regency design was employed with key informants from BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Organisasi Region Secretarary and community representatives. Data were collected through in‑depth interviews, observation, and documentation, and analyzed via PEST factor identification, impact assessment, opportunity–threat classification, EFAS prioritization, and strategy formulation.
Findings indicate that political (regulatory support, leadership commitment), economic (intergovernmental transfers, local revenue dynamics), social (public service expectations, digital literacy), and technological (e‑government adoption) factors shape policy effectiveness. Key strategies include performance‑based institutional and HR reforms, local revenue optimization, and digital transformation to reach the 30% target without undermining service quality
References
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor HM.02.04/56/SET.M.EKON.3/02/2025 Tatap Perekonomian 2025, Pemerintah Siapkan Sejumlah Strategi Menghadapi Tantangan Ketidakpastian Global,Jakarta, 18 Februari 2025 https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6197/tatap-perekonomian-2025-pemerintah-siapkan-sejumlah-strategi-menghadapi-tantangan-ketidakpastian-global
Mahadiansar, & Aspariyana. (2020). Analisis PEST dalam Perencanaan Strategis Organisasi. Jurnal Manajemen Strategis, 9(2), 102–115.
Pemerintah Kabupaten Kediri, 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
W. M. Eriza, H. Affandi. 2024. Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak dan retribusi di Daerah. Rio Law Jurnal Volume. 5 Nomor. 1, Februari-Juli 2024 ISSN 2722-9602.
Yoseffane. (2022). Penerapan PEST Analysis dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 45–59.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0







