Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Perolehan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rahayu Primaningtyas; Sri Luayyi

doi:10.32503/otonomi.v25i2.8047

Rahayu Primaningtyas Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri
Sri Luayyi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

DOI: https://doi.org/10.32503/otonomi.v25i2.8047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian SAKIP dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai evaluasi meliputi budaya kerja dan etos kerja pegawai, perencanaan kinerja yang belum optimal, kepemimpinan dan komitmen pimpinan, peran pengawasan Inspektorat dan eksternal, pengaruh kebijakan Kementerian PAN-RB serta respon terhadap rekomendasi evaluator eksternal. Penurunan nilai SAKIP berdampak terhadap menurunnya efektivitas pelaksanaan program, transparansi, mutu layanan publik, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

References

Anggraini, F.A. & Akbar, R. (2022). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta). Pemerintah Kota Yogyakarta, Indonesia Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
Aziz M.I., (2020). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ekonomika Volume XI Nomor 1 Januari 2020.
Creswell, J.W., (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th ed., USA: SAGE Publication.
Darmawaty, Jeddawi M., Lukman S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi 1.
Darmono, Ratna Dewi Mulyaningtyas. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Jurnal Otonomi. Vol. 24 Nomor 1 Edisi April 2024
Dilapanga R., Puluhulawa F.U., dan Kasim N.M., (2023). Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Kinerja Instansi. Jurnal Sinta Volume 09, Nomor 02, Maret-Juni 2023.
Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2012). Qualitative Research Methods. SAGE Publications Ltd.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Monalisa, A.M. Br, Madani M. & Tahir, N. (2022). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. Jurnal Unismuh Volume 3, Nomor 4, Agustus 2022
Pratiwi, S., Martono, S., Mahmud, A., (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Perguruan Tinggi Negeri. Business and Economic Analysis Journal.
Stephani, W., Yonnedi, E., (2024). Analisis Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Journal Publicuho. Volume 7 No. 3
Friedman, M., (2009). Trying Hard Is Not Good Enough 1st ed., Booksurge Publishing.
Wijayanto, Y. (2016). Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus)
Mahsun, M., (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFEYogyakarta.
Patton, M.Q., (2002). The logic and power of purposeful sampling lies in selecting information-rich cases for study in depth. Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
____, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
____, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.