Analisis Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan di Bidang Kepegawaian (Studi Tentang Aplikasi SIPO di BKPSDM Kabupaten Tulungagung) - Nyuwin, Nyuwin (Otonomi, 2021)
Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang N0. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Di tahun 2019 Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melakuakan penilaian terhadap kinerja pelayanannya secara berkala. Penelitian ini memiliki tujuan pertama untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap pelayanan di bidang kepegawaian, Kedua menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen terhadap pelayanan di bidang kepegawaian, Ketiga menganalisis pengaruh sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen terhadap pelayanan di bidang kepegawaian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode survey. Obyek penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung sebanyak 60 orang. Teknik analis data terhadap pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memperoleh hasil, diantaranya 1.Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan di bidang kepegawaian. 2. Sistem informasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan di bidang kepegawaian. 3. Sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen secara bersama-sama berpengaruh posisitif dan signifikan terhadap pelayanan di bidang kepegawaian.