##search.advancedFilters##
Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Allam Izza Naufal, Pujiyono Pujiyono
172 - 191
2021-04-30
Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme
Wahyu Hidayat, Norma Sari, Jawade Hafidz
269 - 303
2022-12-30
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur
Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan
111 - 138
2022-02-18
Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Mengenai Pelepasan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI Keturunan
Adityo Nugroho
143 - 166
2019-11-01
Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)
Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan
106 -128
2021-04-30
Keududukan Hukum Para Pihak dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda
Karyoto ., Nurbaedah ., Sholahuddin .
180 - 198
2019-03-02
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak
Ardanto Nugroho, Yanis Rinaldi, Efendi Efendi
322 - 342
2021-12-17
Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tri Santoso, Emi Puasa Handayani
218-259
2018-06-08
Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024
Muhammad Raihan, Ali Imran Nasution
304 - 332
2022-12-30
1 - 9 of 9 Item